Proses pembangunan bisa dibagi menjadi 4 tahap. Biasanya keempat tahap tersebut itu ditetapkan dalam suatu rangkaian yang dimulai pada saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke dalam target kuantitatif utnuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya. Umumnya orang menetapkan target kenaikan untuk suatu tujuan atau lebih, misalnya kenaikan GNP 6% per tahun dan kenaikan tingkat pengerjaan sebesar 4% per tahun, lalu kemudian memerintahkan kepada perencana untuk mengembangkan program-program untuk mencapai tujuan tersebut. Alternatif ketiga adalah suatu fungsi kesejahteraan yang menunjukkan peringkat (urut-urutan tujuan) membuat para perencana untuk melakukan pertimbangan, misalnya pertumbuhan dan pengerjaan, yang akhirnya lebih memprioritaskan pertumbuhan. Itulah hal-hal yang biasanya dilakukan pada tahap pertama proses perencanaan ekonomi.
Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut seperti tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain.
Pada tahap ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti jalan-jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan, yang itu semua termasuk ke dalam perencanaan nasional yaitu kebijaksanaan-kebijaksaan harga seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, atau pun subsidi.
Akhirnya perencaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasi.
Rangkaian perencanaan seperti ini hanya akan dapat berjalan dengan baik jika para pemimpin politik mampu menetapkan tujuan-tujuan sosial dan prioritas-prioritas secara cukup jelas bagi para perencana. Sayangnya para pemimpin politik tidak selalu mampu berbuat demikian. Mereka lebih suka pernyataan-pernyataan tentang tujuan-tujuan yang besar tetapi tidak jelas.
Suatu perubahan dalam rangkaian perencanaan bisa membantu untuk mengelakkan jalan buntu itu. Para perencana bisa memulai dengan menetapkan seperangkat tujuan alternatif dan prioritas-prioritas, kemudian menyiapkan strategi-strategi alternatif (rangkaian kegiatan) yang masing-masing dirancang untuk menunjukkan yang terbaik pada suatu prioritas-prioritas yang berbeda.
Dari uraian di atas mungkin tampak bahwa proses perencanaan itu penting, melebihi dari perencanaan yang dihasilkannya. Dengan melihat bahwa para politisi kurang memahami ilmu ekonomi, para perencana harus lebih konstruktif dengan mencoba untuk memasukkan perimbangan-pertimbangan ekonomi ke dalam proses pembuatan keputusan, mengkuantifikasikan elemen-elemen yang bisa dihitung oleh para ekonom, dan mengidentifikasikan elemen-elemen yang tidak bisa dikuantifikasikan. Ini merupakan proses pendidikan bagi para pemimpin politik tentang ekonomi secara umum dan perekonomian negaranya sendiri secara khusus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar